Category Archives: hukum

Peraturan Gubernur 33 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 5 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan hidup meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

Pengelolaan ini bertujuan untuk:

  1. Membangun dan mengembangkan kerjasama hulu-hilir dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup melalui skema kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup di Daerah Propinsi Jawa Barat; dan
  2. Mewujudkan kelembagaan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup di Daerah Propinsi Jawa Barat.

Sedangkan sasaran pengelolaan ini yaitu:

  1. Terwujudnya kerja sama hulu-hilir melalui skema kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup; dan
  2. Terbentuknya lembaga kolaborasi multipihak pengelolaan jasa lingkungan hidup.

Sedangkan pelaksanaan pengelolaan akan tertuan dalam Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup yang dilakukan secara multipihak. Para pihak tersebut dapat terdiri dari a) pemerintah pusat, b) pemerintah daerah lain, c) lembaga penelitian, d) perguruan tinggi, e) badan usaha, dan f) pihak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

  1. PERGUB 33 Tahun 2019-Juklak Pengelolaan Jasa Lingkungan (searchable pdf)
  2. Peraturan Daerah Provisni_Jawa Barat No. 5 tahun 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

 

 

 

UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan RUU Sumber Daya Air menjadi undang-undang, Selasa (17/9). Berbagai pihak sempat mengkritisi RUU ini, diantaranya seperti dilansir oleh beritasatu, cnnindonesia dan diulas juga oleh tirto.

Pasal yang dinilai bermasalah dalam RUU diantaranya Pasal 44, 45, 46, 56 dan 69 (oleh Walhi), Pasal 47 dan 51 (oleh Pengusaha).

Bagaimana pendapat anda?

UU17_2019_Sumber_Daya_Air

Update: Rencana Aksi Pengendalian dan Kerusakan DAS Citarum 2019 – 2025

jumlah program matriks PPK Citarum

Jumlah Program Per Pokja Citarum, sumber: Matriks Renaksi PPK Citarum 2019 – 2025

Update:

  1. Pergub Renakasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019-2025
  2. Ringkasan Eksekutif Renaksi PPK DAS CItarum 9 juli2019
  3. Rencana Aksi PPK DAS Citarum (110619)_rev3_
  4. Matriks Rencana Aksi PPK DAS Citarum (11062019)

Perpres Citarum 2018

perpres 15 tahun 2018Setelah beberapa versi rancangannya beredar di media sosial, akhirnya Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum telah resmi diundangkan pada tanggal 15 Maret 2018. Perpres ini mengatur antara lain tentang Tim DAS Citarum yang terdiri dari unsur pengarah dan unsur satuan tugas (SATGAS).

Ketua unsur pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, kemudian Wakil Ketua I adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wakil Ketua II adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan Wakil Ketua III dijabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan anggota pengarah terdiri dari 19 kementrian dan lembaga termasuk didalamnya adalah TNI/Polri.

Sedangkan struktur SATGAS dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, dengan Wakil Komandan Bidang Penataan Ekosistem I adalah Panglima Komando Daerah Militer III /Siliwangi, kemudian Wakil Komandan Ekosistem II adalah Panglima Komando Daerah
Bidang Penataan Militer Jayakarta, kemudian Wakil Komandan Bidang Pencegahan dan Penindakan I masing-masing adalah Kapolda Jabar dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sedang Wakil Komandan Bidang Pencegahan dan Penindakan II adalah Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta.

Bagian selanjutnya adalah mengenai bentuk dukungan dari kementrian dan lembaga, kemudian mengatur pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, keberlanjutan program, partisipasi masyarakat dan pendanaan.

Apabila melihat isi dari perpres nampaknya sudah memberikan payung yang cukup untuk tim pengarah dan SATGAS bergerak dalam keterpaduan. Mudah-mudahan energi Perpres ini dapat dimanfaatkan semua pihak dengan baik menuju Citarum Harum.

Dokumen selengkapnya dapat diunduh dibawah ini:

Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum

 

Garis Sempadan Sungai

Merupakan garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda di tiap sungai, tergantung kedalaman sungai, keberadaan tanggul, posisi sungai, serta pengaruh air laut.[3]

Garis sempadan sungai sering tertukar dengan bantaran sungai. Jika bantaran sungai hanya memperlihatkan daerah bantaran sungai saat banjir (flood plain), maka sempadan sungai memperlihatkan daerah bantaran sungai ditambah dengan daerah longsoran tebing sungai yang mungkin terjadi.[4]

Garis ini diciptakan untuk menjamin kelestarian dan fungsi sungai, serta menjaga masyarakat dari bahaya bencana di sekitar sungai, seperti banjir dan longsor.

garis sempadan sungai dari buku psda.jpg

Peraturan terkait Sempadan Sungai. Sumber: Buku Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum, 2016

 

Ranperpres Satgas Citarum

Peraturan Presiden (Perpres) Citarum yang ditunggu semua pihak.

Republika: Prepres Kuatkan Program Citarum Harum (02/03/2018)

Berikut adalah Rancangan Peraturan Presiden yang beredar:

  1. UPDATE 19/03 utk arsip: Ranperpres Citarum – versi Final – beredar tgl 09/03/2018 RPerpres DAS Citarum dengan TTD Para Menko.PDF
  2. Ranperpres Citarum – versi 10 (tanggal tidak tersedia)
  3. Ranperpres Citarum – versi 17 Januari 2018